Analisis Atas Kasus – Kasus Rill dalam Kebijakan Publik

1.      Kebijakan Publik di Sektor Ketenagakerjaan.

            Semua pejabat Negara terfokus pada segala upaya peningkatan presentase pertumbuhan ekonomi, GNP dan nilai investasi. Untuk menuju kesana , pilihan satu – satunya jatuh pada industrialisasi skala besar yang juga membutuhkan modal yang besar. Sedangkan kelemahan utama Negara berkembang termasuk Indonesia adalah minimnya modal. Sehingga satu – satunya jalan adalah dengan mendatangkan big push dari MNC/TNC yang jelas memiliki kecukupan modal untuk disirkuit. MNC/TNC ini tidak beroperasi sendirian dalam kancah ekonomi politik internasional, namun ia ditemani oleh Bank Dunia (beserta kino – kinonya) dan WTO (dan antek – anteknya). Segitiga MNC-Bank Dunia_WTO inilah yang sering disebut dengan the death triangle yang menyerang ke segala penjuru. Tidak hanya ekonomi, mereka juga menyentuh politik dan kebijakan nasional.

            Structural Adjusment Programme (SAP) yaitu sebuah kebijakan penyesuaian diberbagai sector yang harus dilakukan Negara berkembang untuk dapat mengakses modal MNC/TNC. SAP bisa berada di sector pendidikan , keamanan , pertanian dan utamanya perburuhan. Buruh diposisikan sebagai komoditas ekonomi yang siap diperjual belikan oleh Negara berkembang bersanding dengan bahan mentah alami.Sebab, bagi investor yang paling penting untuk memilih daerah mana yang akan dijadikan lahan investasi mereka adalah buruh yang murah dan penurut serta sumber daya alam yang tersedia. Sehingga kebijakan perburuhan di Indonesia memang lebih ditekankan untuk menarik investor , ketimbang bertujuan untuk perlindungan buruh.

            Visi kebijakan sector perburuhan yang lebih menekankan pada kepentingan investor ini bagi pemerintah adalah pilihan yang rasional. Sebab memang ,bagi MNC/TNC , biaya untuk memindah perusahaan itu sangat murah. Lemahnya bargain Negara berhadapan dengan MNC/TNC yang akhirnya harus mengorbankan buruh, itu menunjukkan diplomasi internasional yang dilakukan diplomat – diplomat kita yang sangat lemah dan fundamen ekonomi kita juga rapuh.

            Selisih antara nilai lebih yang diterima oleh kapitalis dengan upah yang diterima buruh, selama ini menunjukkan kesenjangan yang tajam. Inilah yang kemudian menimbulkan keterasingan bagi kaum buruh. Analisis keterasingan (alienasi) dalam produksi kapitalis bertolak dari suatu fakta “ekonomi konterporer”, yaitu bahwa makin maju kapitalisme dan produktifitas buruh , akan semakin (relative) miskin pula si buruh itu. Keterasingan buruh dalam ekonomi kapitalis didasarkan atas disparitas ini, yaitu antara kemampuan produksi buruh yang menjadi semakin besar akibat meluasnya kapitalisme dengan tidak adanya pengendalian oleh si buruh terhadao objek yang diproduksinya.

Analisis atas UU Ketenagakerjaan 2003

Buruh harus memperhatikan posisinya sebagai bagian yang harus ikut menciptakan iklim investasi yang kondusif, yang ekstremnya adlah “ciptakan profil buruh yang murah dan penurut”. Kesejahteraan buruh yang muaranya adalah produktifitas buruh adalah pangkal dari alienasi. Seharusnya kesejahteraan kerja dikembangkan pada spectrum yang lebih bermakna, yaitu peningkatan bargaining buruh baik dalam internal perusahaan maupun hubungan social politik mereka dimasyarakat. Pasal 108 yang mengatur tentang peraturan perusahaan juga masih jauh dari semestinya. Dalam pasal ini yang berhak untuk membuat peraturan perusahaan hanyalah pengusaha. Sedangkan serikat buruh hanya dapat memberikan masukan saja, tapi tidak memiliki kewenangan untuk mengkonstruk.Tindakan pengamanan dari dampak upah buruh yang murah ini adalah tekanan hukum dan represifitas social dari gejolak buruh. Maka kebijakan public di sector ini mengekang buruh, baik dari hak ekonominya maupun hak politiknya. Pola semacam ini terus berlanjut hingga stratifikasi social masyaarakat menjadi eksploitatif. Stratifikasi social tidak lagi hanya sebatas pembeda antar entitas masyarakat saja, melainkan sebuah struktur yang sengaja diciptkan untuk proses penindasan yang berlapis. Kelas buruh sebagai lapis terbawah dari stratifikasi yang ada dipaksa dengan segala kekurangannya untuk menopang kehidupan kelas borjuasi yang ada diatasnya. Demikian seterusnya hingga mereka yang hidup pada level tertinggi, baik dari sisi ekonomi maupun politik, menikmati kehidupannya yang diperolehnya dari penindasan sistemik.

            Sebuah kebijakan seringakali meninggalkan tujuan dasar dari kelompok sasaran yang hendak dikelola oleh kebijakan public tersebut. Kebijakan ketenagakerjaan misalnya, kendati disebut demikian ternyata isinya bukan kebijakan yang diperuntukkan bagi tenaga kerja, melainkan kebijakan yang diperuntukkan bagi pengusaha dan penguasa. Proses negoisasi politik terjadi dengan menempatkan posisi kepentingan si pekerja sebagai subjek bargaining yang terjadi selama ini justru sebaliknya, pekerja menjadi objek bargaining atau justru malah penonton. Inilah yang menyebabkan kerapuh an social kelas pekerja di Indonesia.

 

2.      Kebijakan Publik di Sektor BBM

            Ketika pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan untuk mengurangi subsidi BBM, reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat muncul kepermukaan. Sebab, beban yang akan diderita masyarakat muncul kepermukaan. Sebab , beban yang akan diderita masyarakat tidak hanya beban ekonomis, tapi juga beban social dan psikologis. Secara psikologis social hal ini jelas akan menjadi masalah baru yang mengancam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Pertama, isu sentral yaitu persoalan efisien anggaran. Pemerintah hari ini tetap bersikeras untuk mempertahankan deficit anggaran 2,5%. Beratnya usaha untuk menjaga deficit anggaran yang besar itu disebabkan oleh beban bunga hutang. Saat ini 17% dari APBN digunakan untuk bayar bunga hutang. Beban hutang yang begitu besar itu disebabkan oleh keluarnya Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang jaminan Terhadap Pembayaran Bank Umum. Jumlah dana yang dikeluarkan akibat peraturan tersebut dalam bentuk Rekapitulasi Perbankan adalah sebesar Rp 430 Trilyun. Sehingga , untuk tahun anggaran 2002 ini pemerintah memiliki tanggungan pembayaran hutang sebesar USD 137,6 Miliar atau sekitar Rp 137,6 triliun dan untuk mengatasinya subsidi BBM menjadi sasaran untuk menutup hutang itu.

Kedua, Indonesia perlu meningkatkan daya saing  dan focus terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, konsekuensinya adalah bagaimana agar dana – dana konsumtif dalam sistem penganggaran harus dikurangi sebanyak mungkin.

Ketiga, bila subsidi BBM terus diberlakukan maka Indonesia akan ternacam krisis energy. Pemerintah hanya mensubsidi BBM, akibatnya sumber energy diluar  BBM tidak berkembang karena kalah secara harga. BBM Indonesia yang disubsidi  sehingga harganya menjadi yang termurah di dunia, membuat focus utama penggunaan energy pada BBM.

Keempat , besarnya angka penyelundupan BBM diakibatkan karena harga BBM di Indonesia yang sangat murah dibandingkan Negara – Negara lain, maka akan sangat menguntungkan bagi penjahat penyelundup bila membeli BBM di Indonesia dan kemudian menjualnya di pasar gelap Internasional.

            Kalau merujuk pada logika yang ada dalam kapitalisme, memang subsidi sangat tidak masuk diakal. Sebab menurut paham ini segala bentuk pengeluaran keuangan harus dapat bermanfaat dan berdampak secara ekonomis, utamanya dalam rangka peningkatan surplus. Subsidi jelas tidak dapat meningkatkan surplus, sebab dia adalah pengeluaran konsumtif dari Negara, yang tidak memiliki pengembalian surplus yang jelas. Disatu sisi ketika pemerintah mengakomodasi keinginan rakyat banyak agar subsidi  tetap dijalankan, maka dikhawatirkan tidak mendapat dukungan dana dari lembaga – lembaga keuangan internasional. Sebaliknya, ketika pemerintah lebih mengakomodasi tuntutan lembaga – lemabaga keuangan internasional, maka gejolak social di masyarakat akan makin tak terhindar. Dampak lainnya adalah ketergantungan Negara atas kekuatan – kekuatan asing juga makin kuat. Kalau sudah begitu maka otoritas Negara sebagai sebuah institusi indipenden juga akan hilang perlahan – lahan. Masalah ketergantungan ini sesungguhnya membawa implikasi yang sangat luas bagi sendi kehidupan social ekonomi bangsa ini. Salah satunya adalah masalah hutang luar negeri.Maka kita cenderung akan lebih memenangkan kepentingan pihak asing ketika dalam beberapa kasus hal itu bertentangan dengan kepentingan rakyat sendiri. Kasus pencabutan subsidi BBM adalah contoh konkret dampak hutang luar negeri yang ada pada negeri ini.

            Demonstrasi rakyat menuntut subsidi BBM tak terhindarkan. Represifitas aparat kemudian berbenturan dengan gelombang aksi dari rakyat. Negara malah memusuhi rakyatnya sendiri dalam membela kepentingan orang lain.

 

3.      Kebijakan Publik dalam Penjualan Aset Negara

            Persoalan pokok berkaitan dengan turunnya produktifitas bangsa adalah rendahnya kinerja dari asset seperti BUMN dan miskinnya kekuatan anggaran Negara yang dimiliki bangsa ini. Soeharto bisa menjual 160 BUMN yang dimiliki untuk membayar hutang luar negeri, jelasnya pada awal krisis moneter 1997. Tanri Abeng yang waktu itu menjabat sebagai  Menteri BUMN mengumumkan rencana pemerintah menjual 12 perusahaan Negara untuk mendapatkan Rp 15 Trilyun. Termasuk diantaranya perusahaan – perusahaan yang selama ini dikuasai oleh keluarga Soeharto dan menjadi sarang hutang. Dengan langkah itu ada dua hal yang dicapai : menutupi kekurangan dana untuk membayar hutang dan sekaligus “memutihkan”  hutang – hutang yang dibuat para pejabat BUMN itu sendiri.

            Di tengah kepanikan mencari dana untuk membayar hutang yang semakin menumpuk, pemerintah menjual perusahaan public kepada investor asing. Akibat utama dari oenjualan asset – asset milik Negara ini adalah diserahkannya “hajat hidup orang banyak” kepada perusahaan asing. Perusahaan swasta yang mengambil alih asset – asset itu tidak segan mengurangi atau bahkan menghapus pelayanan dan produk yang dianggap tidak menguntungkan. Akibatnya pelayanan akan semakin mahal dan tidak terjangkau oleh rakyat biasa. Tidak disadari bahwa perusahaan Negara, betapa pun korup dan tidak efisiennya adalah milik rakyat serta dibuat untuk kepentingan public.

            Dengan penjualan besar – besaran seperti ini sebenarnya kita dilontarkan kembali ke zaman colonial  , dimana haampir seluruh penyelenggaraan kehidupan social-ekonomi ditangan asing.Seharusnya dilakukan reorganisasi, caranya tidak lain dengan memperbesar kekuatan buruh dan pegawai dalam mengelola serta memiliki perusahaan tersebut. Masyarakat juga seharusnya terlibat dalam menentukan perkembangan perusahaan Negara dan dilibatkan melalui mekanisme tertentu. Kontrol secara langsung oleh rakyat harus diperkuat dan dilembagakan, sehingga kemungkinan penyelewengan diperkecil dan akhirnya dibernatas sama sekali. Negara tidak mampu mengambil sikap yang lebih produktif untuk melakukan perbaiakn – perbaiakn performa dan bonafiditas dari asset yang dimilikinya. Solusi instan dengan menjual asset memang cara cepat mendatangkan dana segar, akan tetapi dalam jangka penjang Negara sudah tidak memiliki lagi alat produksi yang kuat sebagai penopang kekuatan anggaran domestiknya.

            Kapitalisme seringkali disebut dengan necessary evil, artinya disamping dampak buruk dan eksploitatif yang diembannya, tetapi banyak orang di dunia ini tidak bisa melepaskan diri darinya. Kebijakan penjualan asset Negara seperti ini merupakan bukti nyata bagaimana rendahnya keberanian kita menghadapi kekuatan raksasa kapitalisme global. Agen – agen kapitalis internasional yang tergabung dalam MNC dan TNC membeli asset pemerintah tanpa pikir panjang langsung menjualnya. Di waktu yang akan datang asset Negara yang telah dijualnya ke kapitalis internasional itu akan menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat dan ternyata telah dikuasai oleh pihak asing. Dampaknya adalah ketergantungan yang sangat akut melanda bangsa ini akan terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya dapat dipenuhi oleh BUMN – BUMN yang kita miliki dulu. Sehingga kebijakan disektor perekonomianpun sangat sarat mengakomodasi kepentingan pihak asing, ketimbang pertimbangan kondisi domestic. Uang dan sumber produktif dalam negeri dibawa keluar. Sehingga perputaran ekonomi yang seharusnya lebih berdampak pada peningkatan pendapatan bruto nasional, yang terjadi justru dinamikan ekonomi yang dilakukan di Indonesia dan tenaga yang dikeluarkan adalah tenaga orang Indonesia, akan tetapi yang menikmati dampak pertumbuhan dan pertambahan ekonominya justru orang luar.

 

4.      Kebijakan Tata Ruang Kota dan Hancurnya Lingkungan Hidup.

            Kebutuhan manusia akan tanah untuk ditinggali akan berkonforontasi dengan makin luasnya lahan industri dan keseimbangan ekologi. Tata ruang kota yang berkelanjutan adalah sasaran penataan ruang kota (yang berkelanjutan), yang harus ditujukan lebih lanjut kepada kesejahteraan masyarakat (people prosperity)dan kesejahteraan wilayah (place prosperity) antar generasi. “Keberlanjutan” hanya akan dapat dicapai jika dilkasanakan dalam bingkai good governance, dimana peran pembangunan bukan hanya oleh pemerintah dan atau swasta, atau salah satu stakeholder saja tetapi harus terdapat keseimbangan kontribusi antara pemerintah, swasta/sector bisnis dan masyarakat madani (civil society) sesuai fungsi masing – masing.

            Penataan ruang kota sungguh rumit dan pelik karena mau tidak mau menyangkut benturan antara pendekatan – pendekatan teknokratik, komersial dan humanis. Dalam setiap kota yang melting spot ,selalu terdapat pluralisme budaya, tidak dapat dihindari timbul benturan pada skala kota yang menciptakan kompleksitas dan kontradiksi. Tata ruang kota terbentuk antara homogenitas yang kaku seragam dengan heterogenitas yang kenyal memberagam sehingga hal yang mudah deskripsinya tetapi sangat sulit dalam implementasinya.

            Perencanaan kota yang open-end ini memungkinkan penjabaran nilai, kebutuhan , dan gaya hidup yang berbeda dalam suatu lingkungan yang dinamik serta akan menciptakan lingkungan yang memberikan tingkat kebebasandan tindakan yang lebih bervariasi, perlibatan masyarakat yang lebih besar dan peluang untuk adaptasi aktif-kreatif dan modifikasi.

            Peran serta masyarakat dan kemitraan dengan pihak swasta agar lebih digalakkan untuk bisa memecahkan masalah tata ruang kota dan pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip win-win solution, tanpa ada yang merasa dirugikan. Pengusaha property melihat kebutuhan manusia akan tanah dan rumah adalah sebagai peluang bisnis yang menggiurkan. Mereka tentu membutuhkan berhektar – hektar tanah yang tak jauh dari pusat kota untuk dijadikan pemukiman artifisial. Dalam sebuah wilayah perkotaan tentu secara normative kita membutuhkan sebuah ruang terbuka hijau yang memiliki banayk fungsi ,yakni yang bisa digunakan untuk area serapa air penghindar hujan, bisa sebagai paru – paru kota dan bahkan sarana rekreasi pengilang kepenatan. Area seperti itu menjadi incaran pengusaha property. Mereka melakukan lobby  dan deal politik dengan para petinggi birokrasi dan politisi untuk memuluskan ambisinya melalui produk kebijkan public. Ironisnya money politics menjadi suatu kewajiban karena pasti suatu ketika mereka akan mengalami benturan keras dengan masyarakat pemilik lahan, atau dengan rencana tata ruang kota yang mensyaratkan adanya ruang terbuka hijau.

            Sebagai hasil dari konspirasi hitam antara pengusaha property, birokrat dan politisi ini, kebijakan public yang berujung pada pemberhangusan lahan terbuak hijau tak mungkin lagi terhindarkan. Pemerintah harus menelan ludah yang telah dikeluarkannya berupa kebijakan tata ruang, utnuk direvisi agar sejalan dengan kepentingan raja property yang sangat berkuasa. Ketika huja datang dan area resapan sudah tidak ada, maka drainase ini akan menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu melindungi orang – orang kaya dan menenggelamkan orang – orang miskin. Lagi – lagi orang miskin selalu menjadi tumbal bagi kesejahteraan dan keamanan orang – orang kaya. Kesejahteraan dan keamanan telah menjadi komoditas yang diperjualbelikan oleh pengusaha property. Lingkungan yang tidak segar dan tidak nyaman diperkotaan ini mengkonstruksi berbagai patologi di masyarakat. Meningkatnya angka kriminalitas tak terhindarkan, sebagai akibat dari kebijakan public yang serakah dan tak sensitive lingkungan hidup. Sebab kebijakan public di sector tata ruang ini adalah landasan dasar dari pembangunan dan penggunaan lahan diwilayah perkotaan.

 

5.      Kebijakan Publik dan Ambisi Peningkatan PAD

            Evaluasi atas pelakasanaan program otoda selama lima tahun menemukan banyak penyimpangan dan penyempitan makna. Pertama ,otonomi daerah masih mengalami penyempitan makna yaitu ketika otonomi daerah hanya dipandang dari sisi keuangan saja, otonomi daerah dianggap sebagai ajang penggenjotan pendapatan asli daerah (PAD) semata. Sehingga seringkali justru dengan adanya otonomi daerah masyarakat malah makin terjepit dalam kondisi biaya ekonomi tinggi. Pemerintah yang menaikkan pajak dan retribusi dalam segala komoditas wilayah – wilayah public dimasyarakat.

Kedua,otoda dikatakan mengalami penyimpangan makna adalah ketika otoda justru ditanggapi daerah – daerah sebagai penyekatan secara tegas wilayah – wilayah antar daerah secara horizontal dan penyekatan hierarki organisasi secara vertical. Bahkan kecenderungan yang ada juga menunjukkan kabupaten dan kota tidak lagi memandang posisi penting pemerintah propinsi dan bahkan pemerintah pusat yang nantinya akan membahayakan bagi kelangsungan integrasi bangsa sendiri. Padahal salah satu tujuan otonomi daerah adalah mencegah disintegrasi bangsa , yang disebabkan timbulnya raja – raja kecil yanh siap mendemonstrasikan kekuasaanya dan menebar primordialisme di daerah – daerah. Sehingga dalam hal ini arogansi kedaerahan akan makin mengancam keutuhan bangsa.

Sosialisasi tentang otonomi daerah di Indonesia saat ini masih sangat kurang. Sehingga munculnya penyimpangan dan penyempitan makna dari otonomi daerah adalah sebuah kewajaran yang muncul dari kekhilafan pemerintah dalam melakukan sosialisasi otonomi daerah.

            Dalam takaran ekonomi politik otonomi daerah nerimbas pada ekonnoomisme. Hal ini dipicu keharusan dari tiap daerah untuk membiayai anggaran belanja daerahnya masing – masing yang tercantum pada pasal 79 UU no. 2 tahun 1999. Akhirnya dunia internasional masuk ke daerah , dimana dunia internasional butuh ruang kompetisi yang terbuka lebar dalam investasi, sementara para penguasa local butuh fresh money untuk membiayai daerahnya. Titik temu ini menjadikan gambaran kedepan kehidupan Negara ini menjadi sangat menekankan produktifitas dan maksimasi produksi.

            Kecerdasan elite local ini mengantarkan pemerintah pada kebijakan public yang tidak visioner dalam hal peningkatan kemampuan finansial daerah. Pemerintah banayk mengeluarkan kebijakan retribusi yang sangat tidak rasional. Berbagai sector yang ada dalam masyarakat dikenai biaya. Bahkan sector yang dulunya tidak ada biayanya setelah otonomi daerah menjadi ada biayanya. Sendi – sendi kehidupan sosio – ekonomi masyarakat kita menjadi high cost economic. Semua bentuk dan sector pelayanan ada bayarannya dalam nominal yang relative mahal. Kondisi yang tak sehat ini ternyata juga tidak diimbangi penguatan disektor desentralisasi lainnya, transparansi misalnya.

6.      Kebijakan Publik dan Para Makelar Proyek

            Masa transisi yang nantinya akan membawa keterbukaan , justru keterlibatan secara total dan massif dari seluruh lapisan masyarakat dalam pergerakan ini tak pernah terjadi., sehingga banyak yang mempresepsikan kebutuhan elitis. Gejala paradox dari reformasi yang telah berlangsung pada tahun 1998 lalu yaitu makelar proyek. Pelaku makelar proyek ini tidak lain para oknum aktifis gerakan yang dulunya menggemborkan reformasi dan penghancuran KKN.

Dalam hal pelelangan proyek (tender) hingga saat ini tidak terlepas dari rekayasa, sehingga sistem penunjukkan langsung masih tetap terjadi. Rekanan yang puluhan tahun bekerja sebagai pelaksana proyek sudah mengerti dan faham aturan main mengenai komisi maupun insenitif buat pimpro maupun pelaksana lelang. Bagi sebagian pejabat yang memilik kewenangan dalam pelaksanaan proyek , lebih baik memlihara perusahaan lama yang sudah sudah sama – sama tau aturan main dari pada bekerja sama dengan perusahaan baru yang belum tentu mau dan mengerti tentang pembagian komisi maupun insentif bagi pejabat terkait.

Para makelar proyek biasanya mengaku telah melakukan serap aspirasi tentang proyek yang dibutuhkan masyarakat dengan pencatutan nama dari penguasa local tertentu disertai dengan pungutan dan meminta imbalan sejumlah uang bila proyek cair. Para calo bahkan menawarkan jasa membuat proposal dan mengantarkan ke panitia tender proyek tertentu. Calo proyek pemerintah berusaha kasak – kusuk mendekati pejabat tertentu yang mau disogok. Selanjutnya , proyek pemerintah mau bagus atau jelek, bukan menjadi urusan calo lagi .

            Makelar proyek juga memiliki hierarkisnya sendiri, inilah yang memunculkan istilah “sub kontrak” ,yaitu makelar satu mengoperkan makelar dibawahnya, begitu seterusnya hingga membentuk rantai makelar yang panjang. Panjangnya rantai ini tentu berimplikasi pada pemotongan di masing – masing level makelar itu. Hingga akhirnya yang sampai di masyarakat tinggal 30-40 persen saja.

diangkat dari buku “Kebijakan Tidak Untuk Publik” pengarang Fadillah Putra

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s